SENGGIGI — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengubah total mekanisme pemberian penghargaan daerah tahun ini. Jika sebelumnya hanya trofi dan sertifikat, kini pemerintah mengalokasikan dana Rp1 triliun khusus untuk insentif fiskal bagi daerah berprestasi di tahun 2026.
“Selama ini memang yang kita berikan adalah trofi dan sertifikat. Namun saya paham bahwa yang lebih berdampak dan lebih powerful adalah jika diberikan dalam bentuk insentif fiskal,” ujar Tito dalam sambutannya di Hotel Merumatta Senggigi, Selasa (19/5/2026) malam.
Insentif Rp3 Miliar untuk Peringkat I, Bisa Dipakai untuk BTT
Mendagri merinci, pemerintah kabupaten/kota yang meraih peringkat I mendapat insentif Rp3 miliar, peringkat II Rp2 miliar, dan peringkat III Rp1 miliar. Dana ini, kata Tito, dapat dimanfaatkan pada berbagai pos anggaran, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Penghargaan insentif fiskal ini kita berikan untuk memberikan apresiasi sekaligus tambahan fiskal bagi daerah-daerah yang APBD-nya kecil,” jelasnya.
Tiga Daerah di NTB Sabet Peringkat I, Lombok Timur Raih Peringkat II
Selain Pemprov NTB yang menjadi juara umum kategori Creative Financing, dua daerah di provinsi ini juga mencatatkan prestasi. Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram meraih peringkat I pada kategori masing-masing. Sementara Kabupaten Lombok Timur harus puas di peringkat II.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Acara juga dihadiri Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos.
Apa Saja yang Dinilai dalam Kategori Creative Financing?
Kategori ini tidak sekadar melihat besaran anggaran. Penilaian menyasar kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan sumber daya dan menghadirkan inovasi pembiayaan pembangunan. Indikatornya meliputi inovasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan BUMD, hingga pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Aspek lain yang menjadi bobot penilaian adalah efektivitas pengelolaan barang milik daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kemampuan menjalin Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU), digitalisasi layanan, tata kelola keuangan, hingga konsistensi opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Sistem Kompetisi ke Depan Akan Dibagi per Regional
Mendagri Tito Karnavian menegaskan, sistem penilaian ke depan akan dilakukan berdasarkan regional agar lebih adil bagi daerah dengan kapasitas APBD yang berbeda-beda. Enam wilayah yang dimaksud adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa-Bali, Nusa Tenggara-Maluku-Maluku Utara, Sulawesi, dan Papua.
“Oleh karena itu, sistem kompetisi dan penilaian ke depan akan dilakukan per regional,” terangnya.
Sementara itu, Menko Polhukam Djamari Chaniago mengingatkan bahwa setiap prestasi tidak akan tercapai tanpa keberanian untuk melangkah dan berinovasi. “Apapun bentuk pengabdian, tujuannya adalah untuk kesejahteraan bangsa, masyarakat, dan daerah masing-masing. Selamat bersaing kembali pada periode berikutnya,” ujarnya.
