MATARAM — Pemprov Nusa Tenggara Barat tidak tinggal diam menghadapi realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai belum optimal. Alih-alih menempuh jalur hukum atau demonstrasi, Gubernur NTB memilih jalur diplomasi birokrasi dengan membangun komunikasi dan koordinasi langsung ke Pemerintah Pusat.
Akar Masalah: DBH yang Tersendat dan Harapan Infrastruktur yang Tertunda
Persoalan ini bukan soal angka semata. Di lapangan, keterlambatan penyaluran DBH berdampak langsung pada proyek-proyek strategis daerah. Mulai dari perbaikan jalan penghubung antar kabupaten hingga pembangunan irigasi untuk lahan pertanian—semua menggantung pada kepastian dana yang berasal dari bagi hasil sumber daya alam.
Langkah Pemprov: Bukan Sekadar Surat, Tapi Pertemuan Tatap Muka
Pemprov NTB tidak hanya mengirimkan surat resmi. Tim dari Sekretariat Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) telah melakukan serangkaian pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan kementerian teknis terkait. Tujuannya satu: mendorong percepatan pencairan DBH yang sudah menjadi hak daerah sesuai undang-undang.
Apa yang Diperjuangkan Pemprov NTB?
Dalam pertemuan-pertemuan itu, Pemprov NTB menyampaikan data konkret potensi penerimaan daerah yang belum tertagih. Mereka juga memaparkan proyek-proyek prioritas yang terhambat akibat ketidakpastian arus kas dari pusat. “Kami ingin memastikan bahwa apa yang menjadi hak daerah tidak hanya tercatat di atas kertas, tapi benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Sekretaris Daerah NTB dalam pernyataan resmi.
Strategi Baru: Koordinasi Berkelanjutan, Bukan Sekadar Menunggu
Pendekatan ini menandai perubahan taktik Pemprov NTB. Jika sebelumnya mereka lebih banyak menunggu kepastian dari pusat, kini mereka mengambil peran aktif. Koordinasi tidak dilakukan sekali atau dua kali, tetapi bersifat berkelanjutan. Setiap ada perkembangan, tim Pemprov langsung bergerak untuk memastikan dokumen dan persyaratan administrasi tidak menjadi hambatan.
Dampak Jika DBH Lancar: Proyek Infrastruktur Bisa Bergerak Cepat
Lancarnya penyaluran DBH bukan sekadar soal anggaran. Bagi warga NTB, ini artinya jalan berlubang bisa segera diperbaiki, irigasi sawah kembali berfungsi, dan pelayanan publik di daerah terpencil bisa ditingkatkan. Pemprov menargetkan, jika komunikasi ini membuahkan hasil, proyek-proyek infrastruktur yang sempat tertahan bisa mulai bergulir pada triwulan berikutnya.
Apa Langkah Selanjutnya?
Pemprov NTB berencana menggelar rapat koordinasi lanjutan dengan seluruh kepala daerah di NTB. Tujuannya menyamakan data dan kebutuhan agar suara daerah lebih kuat saat disampaikan ke pusat. Mereka juga akan memantau realisasi nota kesepahaman yang telah dibahas dalam pertemuan sebelumnya. Semua ini dilakukan agar warga NTB tidak terus-menerus menunggu.
