KOTA BIMA — Sejumlah wahana dan fasilitas penunjang di Pantai Lawata, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Banana boat sudah tidak tersedia, jet ski rusak, dan pagar kawasan wisata, garasi, serta shelter juga mengalami kerusakan. Speedboat yang masih layak pun membutuhkan biaya operasional yang tinggi.
Investor Mulai Lirik Restoran dan Guest House di Lawata
Kepala Dispar Kota Bima, Sukarno, mengatakan pihaknya tidak tinggal diam. Secara internal, ia mendorong jajarannya untuk memiliki jiwa entrepreneur guna mendatangkan investor.
“Dispar juga tidak diam. Kami melakukan berbagai upaya solusi, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal saya mengajak teman-teman untuk tidak hanya menjadi pegawai, tetapi juga memiliki jiwa entrepreneur yang bisa mendatangkan investor,” ujarnya, Senin (8/6).
Upaya itu mulai membuahkan hasil. Sejumlah investor telah berdiskusi untuk mengelola aset di Pantai Lawata, termasuk restoran di bagian atas kawasan, tiga pondok wisata, dan dua guest house. “Mereka berminat mengontrak area restoran di atas Lawata, tiga pondok wisata, dua guest house, termasuk area di atasnya,” tutur Sukarno.
Nilai Aset Capai Rp500 Juta per Tahun, Negosiasi Masih Berjalan
Meski demikian, pembahasan nilai kerja sama belum dimulai. Dispar masih menghitung nilai aset, potensi pendapatan, dan membandingkannya dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Nilai aset pondok wisata, guest house, dan resto itu sekitar Rp500 juta lebih per tahun. Tetapi kami juga terbuka untuk berdiskusi dengan investor,” jelas Sukarno.
Kendala Perbaikan: Biaya Mahal dan Tenaga Ahli Sulit
Dispar mengaku kesulitan memperbaiki wahana yang rusak. Pengecekan ke Mataram untuk mencari tempat perbaikan terkendala biaya dan kebutuhan tenaga ahli. “Kami sudah datang ke Mataram mencari tempat perbaikan, tetapi disarankan agar unit dibawa utuh ke Sumbawa dan itu membutuhkan biaya serta tenaga ahli. Kami juga terkendala anggaran di tengah efisiensi,” kata Sukarno.
Nasib Kapal Banawa: Hibah Pusat yang Kini Bocor dan Prihatin
Selain fasilitas di darat, Dispar juga mengkaji penanganan Kapal Banawa. Kapal hibah pemerintah pusat itu sempat menjalani docking dan pembersihan karena dipenuhi tumbuhan laut. Namun, dalam proses tersebut terjadi kebocoran dan kini kondisinya memprihatinkan.
“Kapal itu sebelumnya penuh dengan tumbuhan laut sehingga kami lakukan docking dan pembersihan. Dalam proses tersebut terjadi kebocoran dan saat ini kondisinya memang memprihatinkan,” ungkap Sukarno.
Karena statusnya sebagai aset hibah, penanganan Kapal Banawa harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Perbaikan aset ini menjadi bagian dari upaya Dispar membenahi pariwisata daerah sekaligus mendongkrak PAD Kota Bima.
