SUMBAWA BESAR — Akses jalan yang memadai menjadi syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi di daerah kepulauan seperti Sumbawa. Tanpa konektivitas yang baik, distribusi hasil pertanian dan pergerakan warga masih terkendala, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
Mengapa Skema Banpres Dipilih untuk Infrastruktur Jalan?
Pemkab Sumbawa menilai skema Banpres menjadi salah satu kanal pendanaan yang paling efektif untuk mempercepat penanganan infrastruktur jalan di daerah. Pasalnya, melalui skema ini, pemerintah pusat bisa langsung mengalokasikan anggaran khusus untuk proyek-proyek strategis di daerah yang membutuhkan perhatian lebih.
“Kunjungan kami ke Kantor BJN NTB untuk memperjuangkan dukungan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di Sumbawa melalui skema Banpres,” kata Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, Kamis (11/6/2026).
Dampak Langsung bagi Warga dan Perekonomian Lokal
Dalam pertemuan dengan jajaran BPJN NTB, Ansori menyampaikan bahwa konektivitas bukan sekadar urusan mobilitas antarwilayah. Lebih dari itu, jalan yang layak akan membuka akses pasar bagi petani dan pelaku UMKM di pelosok.
“Tidak hanya konektivitas antar wilayah semata, tetapi ketika akses bagus maka distribusi hasil pertanian akan lancar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi baru di daerah,” ujarnya.
Pemkab Sumbawa mencatat, masih ada beberapa ruas jalan di pedalaman yang kondisinya sangat memprihatinkan. Saat musim hujan, akses ke desa-desa penghasil komoditas unggulan kerap terputus total.
Ruas Jalan Strategis yang Jadi Prioritas
Ansori menyebutkan, pihaknya telah menyampaikan daftar prioritas ruas jalan yang paling mendesak untuk ditangani. Ruas-ruas ini dinilai strategis karena menghubungkan sentra produksi pertanian dengan pusat distribusi di Kota Sumbawa Besar.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan melalui program Banpres untuk mempercepat penanganan sejumlah ruas jalan strategis yang ada di Sumbawa. Infrastruktur yang baik akan menjadi pendorong utama pertumbuhan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Ansori.
Sinergi dengan Pemerintah Pusat Terus Diintensifkan
Pemkab Sumbawa tidak hanya mengandalkan kunjungan sekali waktu. Ansori menegaskan, komunikasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTB akan terus dijaga agar usulan daerah mendapat prioritas dalam perencanaan anggaran pusat.
“Kami berharap dengan adanya kunjungan dan silaturahmi ke kantor BJN NTB tersebut bisa mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Sumbawa,” pungkasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemkab Sumbawa untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di kawasan timur Pulau Sumbawa yang selama ini kurang tersentuh pembangunan.
