NUSA TENGGARA BARAT — Penyesuaian harga Pertamax dari Rp12.950 menjadi Rp16.250 per liter berlaku mulai Sabtu (1/3). Kenaikan ini memicu beragam reaksi, terutama dari pengguna kendaraan pribadi yang selama ini menikmati harga relatif stabil. Namun, dari sisi fiskal, langkah ini dinilai sebagai koreksi yang tak terhindarkan.
Hendry Cahyono menjelaskan, selama ini Pertamina menanggung dana talangan (subsidi) untuk menahan harga Pertamax di bawah harga pasar. Praktik ini, kata dia, tidak bisa berlangsung terus-menerus tanpa membebani keuangan negara. "Jika terus dipaksakan, APBN akan jebol. Kenaikan ini adalah opsi paling rasional di tengah fluktuasi harga minyak global," ujarnya kepada Republika, pekan lalu.
Tekanan APBN dan Harga Minyak Global
Keputusan menaikkan Pertamax tidak lepas dari pergerakan harga minyak mentah dunia yang masih tinggi. Di saat yang sama, pemerintah juga harus menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen terhadap PDB. Subsidi energi yang membengkak menjadi beban ganda: menguras anggaran dan menghambat belanja produktif.
Hendry menambahkan, penyesuaian harga ini juga memberikan ruang bagi Pertamina untuk memperbaiki margin bisnis hilirnya. "Ini bukan soal untung-rugi semata, tapi soal keberlanjutan pasokan BBM di dalam negeri," tegasnya.
Dampak ke Masyarakat: Inflasi Diprediksi Terjaga
Kenaikan Pertamax sebesar Rp3.300 per liter memang langsung terasa di kantong pengendara. Namun, Hendry memperkirakan dampak inflasi tidak akan separah saat harga BBM subsidi (Solar dan Pertalite) dinaikkan. Sebab, konsumen Pertamax umumnya adalah kelompok menengah ke atas yang daya belinya lebih kuat.
Meski begitu, efek tidak langsung tetap perlu diwaspadai. Kenaikan biaya transportasi logistik berpotensi mendorong harga barang kebutuhan pokok naik tipis. Pemerintah diminta mengantisipasi dengan memperkuat operasi pasar dan menjaga stok pangan.
Dari sisi Pertamina, harga baru ini diharapkan bisa menyehatkan arus kas perusahaan pelat merah tersebut. Dengan begitu, alokasi subsidi energi bisa lebih tepat sasaran, yakni untuk jenis BBM yang benar-benar dikonsumsi masyarakat kurang mampu.
