MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menjamin tidak ada regulasi baru yang memberatkan investor sektor perikanan di daerahnya selama masa jabatannya. Jaminan itu disampaikan dalam forum Ramah Tamah dan Diskusi Hilirisasi Industri Tambak Udang NTB yang digelar di Hotel Aston Inn Mataram, Jumat (19/6).
“Saya bisa berikan jaminan empat tahun ke depan kami tidak akan membuat regulasi yang tidak ramah investor di tingkat provinsi,” kata Iqbal dalam sambutannya.
Forum ini dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Muslim, Ketua Umum Shrimp Club Indonesia (SCI) Andi Tamsil, serta Ketua SCI Wilayah Lombok Suryadi Adinata. Pemerintah daerah ingin memperkuat sinergi dengan pelaku usaha untuk mendorong pengembangan industri udang berbasis hilirisasi.
Investasi Berkelanjutan Tanpa Merusak Lingkungan
Gubernur Iqbal menekankan bahwa kemudahan investasi tidak boleh mengorbankan kelestarian alam. Ia meminta pelaku usaha menjaga keseimbangan antara keuntungan bisnis dan perlindungan lingkungan.
“Kami tidak ingin dapat uang sekarang, tapi besok semua mati karena lingkungan rusak. Kita ingin tambak bisa berdampingan dengan pariwisata,” tegasnya.
Iqbal mengakui bahwa pengusaha tidak berbisnis untuk tujuan sosial. Namun, ia memastikan pemerintah daerah tetap mendorong keuntungan yang berdampingan dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan.
Dislutkan Siapkan Lahan 100 Hektare di Kawasan Bandara
Kepala Dislutkan NTB Muslim mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan studi kelayakan (feasibility study) dan detail engineering design (DED) untuk hilirisasi udang. Pemerintah juga siap memfasilitasi lahan seluas 100 hektare di kawasan Bandara Internasional Lombok.
“Kami juga akan membentuk tim terpadu untuk mempercepat proses perizinan investasi,” ujar Muslim.
Muslim menambahkan bahwa penyusunan peraturan daerah terkait hilirisasi merupakan tindak lanjut arahan Presiden sebagai agenda strategis nasional.
Pasar Global Menuntut Sertifikat Bebas Penyakit
Ketua Umum SCI Andi Tamsil menyoroti pentingnya kepastian regulasi dan kualitas input produksi. Menurutnya, keamanan dan kenyamanan berusaha jauh lebih penting dibanding subsidi berlebihan.
“Benur harus bersertifikat bebas penyakit, penggunaan antibiotik terlarang harus dihindari agar produk kita diterima di pasar global,” ujar Andi Tamsil.
Ia menegaskan bahwa hilirisasi menjadi kunci agar manfaat ekonomi sektor udang dapat dirasakan lebih besar oleh daerah. Selama ini kontribusi sektor udang belum sepenuhnya memberikan nilai tambah maksimal di NTB.
Tantangan Regulasi hingga Tarif Antidumping
Ketua SCI Wilayah Lombok Suryadi Adinata memaparkan bahwa budidaya tambak udang menghadapi tantangan kompleks. Mulai dari regulasi, risiko gagal panen, hingga isu global seperti tarif antidumping dan standar internasional.
“Kami butuh penyederhanaan perizinan, iklim investasi yang kondusif, serta peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi,” kata Suryadi.
Forum ini menyepakati bahwa hilirisasi industri tambak udang menjadi strategi utama mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing NTB di pasar global dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.
