MATARAM — Pintu menuju kursi pimpinan tertinggi olahraga Nusa Tenggara Barat resmi terbuka. KONI NTB memulai proses penjaringan bakal calon ketua umum untuk periode 2026–2030 dengan serangkaian persyaratan yang jauh lebih kompleks ketimbang sekadar popularitas atau pengaruh politik lokal.
Berdasarkan pengumuman TPP nomor 001/TPP/KONI-NTB/VIII/2026, pendaftaran dibuka sejak awal Agustus dan akan ditutup pada 21 Agustus 2026. Tahapan ini menjadi gerbang awal menuju Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) yang dijadwalkan berlangsung tahun depan.
Syarat Tak Sekadar Administratif: Wajib Punya SK Kepengurusan
Ketua TPP KONI NTB, H. Suhaimi, menyebut persyaratan yang diberlakukan bersifat berlapis dan ketat. Calon wajib membuktikan pengalaman organisasi dengan menunjukkan surat keputusan (SK) resmi, bukan sekadar klaim pernah duduk di kepengurusan.
"Calon harus memiliki pengalaman sebagai pengurus KONI maupun pengurus cabang olahraga. Minimal pernah menjadi ketua umum pengprov cabor atau KONI, dan itu harus dibuktikan dengan SK resmi," tegasnya, Kamis (6/8).
Dukungan 30 Persen Cabor dan Tiga KONI Kabupaten/Kota
Selain rekam jejak, syarat dukungan menjadi faktor penentu yang tidak bisa direkayasa di akhir masa pendaftaran. Bakal calon diwajibkan mengantongi dukungan minimal 30 persen dari total 19 pengurus provinsi cabang olahraga (cabor), baik kategori prestasi maupun fungsional.
Di sisi lain, dukungan juga harus berasal dari minimal tiga KONI kabupaten/kota di NTB. Suhaimi menegaskan aturan ini dirancang untuk memastikan calon memiliki basis dukungan yang representatif di tingkat pengurus dan daerah.
"Ini untuk memastikan calon benar-benar memiliki basis dukungan yang kuat dan representatif," imbuhnya.
Biaya Pendaftaran Rp200 Juta: Hasil Kesepakatan Rakerprov
Nominal biaya pendaftaran yang mencapai Rp200 juta langsung menjadi perbincangan di kalangan pegiat olahraga daerah. Namun, panitia memastikan kebijakan ini bukan keputusan sepihak yang lahir di meja TPP.
"Itu berdasarkan hasil Rakerprov KONI NTB. Tidak ada unsur permainan. Semua sudah disepakati jauh sebelum pendaftaran dibuka," tegas Suhaimi.
Selain biaya pendaftaran, calon juga wajib memenuhi syarat umum lain seperti bebas narkoba, sehat jasmani dan rohani, serta kelengkapan administratif standar organisasi.
Tanpa Pengecualian: Semua Calon Wajib Tunduk Aturan
Suhaimi menegaskan bahwa KONI NTB membuka ruang seluas-luasnya bagi figur mana pun yang ingin maju. Namun, ruang tersebut tidak serta-merta menjadi jalan pintas bagi mereka yang mengandalkan ketenaran semata.
"Silakan siapa pun mencalonkan diri. Tapi harus mengikuti syarat yang ada. Tidak ada pengecualian," tandasnya.
Dengan kombinasi syarat pengalaman organisasi, dukungan teritorial, dan biaya pendaftaran yang tidak sedikit, persaingan menuju kursi Ketua KONI NTB dipastikan hanya terbuka bagi figur dengan kesiapan penuh. Proses seleksi selanjutnya akan menentukan siapa yang benar-benar layak memimpin pembinaan atlet NTB untuk empat tahun ke depan.
