MATARAM — Ketua Majelis Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) NTB, H. Lalu Winengan, mendesak Presiden RI untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Sorotan utama dilayangkan pada penataan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai sudah tidak terkendali, terutama di wilayah perkotaan.
Menurut Winengan, pertumbuhan dapur MBG yang melaju pesat justru memicu persaingan tidak sehat di kalangan pengusaha. Dampaknya terlihat dari kualitas menu yang menurun dan banyak makanan yang tidak dikonsumsi oleh siswa.
Menu MBG Banyak Terbuang Hingga Jadi Pakan Ternak
Winengan mengungkapkan fakta memprihatinkan di lapangan. Sejumlah menu MBG ditemukan tidak dimakan oleh siswa di beberapa tempat dan akhirnya berakhir menjadi makanan ternak.
"Ini mubazir, banyak yang tidak dimakan," sesalnya kepada awak media, Minggu (9/8).
Ia menilai program yang digagas Presiden ini sejatinya bagus untuk mencerdaskan anak bangsa. Namun, tanpa pengawasan ketat, tujuan mulia tersebut tidak akan tercapai secara maksimal di lapangan.
Izin Dapur Baru Diminta Dihentikan di Kecamatan Padat SPPG
Menyikapi hal tersebut, Winengan memberikan sejumlah rekomendasi konkret. Pertama, pemerintah pusat diminta untuk tidak menerbitkan izin baru bagi kecamatan yang sudah memiliki dapur SPPG berlebih.
"Dapur MBG yang sedang mengajukan izin tidak perlu dikasih izin. Kemudian, MBG yang kelebihan di masing-masing kecamatan ditutup separuhnya, sehingga terjadi persaingan yang bagus untuk menunya," saran pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) NTB itu.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kualitas menu dan memastikan setiap makanan yang diproduksi benar-benar habis dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Konflik Kepentingan: Dapur MBG Milik Bupati dan Anggota DPR
Sorotan tajam juga ditujukan pada kepemilikan SPPG yang disinyalir tidak hanya dimiliki pengusaha swasta. Winengan menduga sejumlah dapur MBG juga dimiliki oleh anggota DPR hingga kepala daerah.
Menurutnya, kepemilikan oleh pejabat publik ini sangat rentan menimbulkan konflik kepentingan dan menyulitkan proses pengawasan. "Misalnya kalau ada bupati yang punya dapur MBG, kalau ada masalah mau lapor ke mana? Sedangkan bupatinya punya (dapur) MBG dan pasti akan subjektif dalam menilainya," ucapnya.
Ia menegaskan SPPG yang dimiliki penyelenggara negara seharusnya ditutup. Hal ini demi menjaga independensi pengawasan dan memastikan program berjalan akuntabel.
MBG Dinilai Lebih Efektif untuk Daerah Terpencil dan Kepulauan
Winengan menilai program MBG akan jauh lebih bermanfaat jika difokuskan pada kawasan daerah terpencil dan terjauh seperti perbukitan atau kepulauan luar. Tren pemborosan makanan justru banyak terjadi di kota-kota besar selama pelaksanaan MBG.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar setiap siswa diberikan anggaran harian melalui rekening pribadi. Dengan skema tersebut, orang tua yang akan memasak makanan untuk anaknya sendiri sehingga lebih tepat guna dan mengurangi risiko mubazir.
"Sekali lagi, sekiranya Bapak Presiden melalui Kepala BGN yang baru dapat mengevaluasi program ini," pungkasnya.
