MATARAM — Rencana pembangunan instalasi pengolahan air laut menjadi air minum di Sekotong tidak hanya menyasar kebutuhan rumah tangga warga. Pemerintah daerah memproyeksikan teknologi ini menjadi tulang punggung ketahanan air untuk menopang sektor pariwisata di kawasan pesisir dan gili-gili sekitar yang terus berkembang.
BRIDA NTB menilai kehadiran teknologi SWRO sangat relevan dengan karakteristik daerah kepulauan. Sejumlah pulau kecil di Sekotong yang menjadi destinasi wisata unggulan selama ini masih bergantung penuh pada pasokan air bersih yang didistribusikan dari daratan utama Lombok.
Ketergantungan tersebut kerap memicu kendala distribusi, terutama saat musim kemarau panjang. Konsumsi air meningkat tajam ketika wisatawan memadati gili, sementara debit air di sumber daratan justru menurun drastis.
Desalinasi Sekotong Jadi Andalan Pasok Air Kawasan Wisata Gili
Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, mengatakan keberhasilan proyek di Sekotong akan menjadi model bagi daerah pesisir lain di NTB. Potensi dampaknya dinilai tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar warga, tetapi juga keberlanjutan industri pariwisata lokal.
"Jika teknologi ini berhasil dikembangkan di Sekotong, potensinya tidak hanya untuk masyarakat setempat, tetapi juga dapat mendukung kebutuhan kawasan pariwisata," kata Aryadi dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).
Tahapan Pengolahan Air Laut dengan Teknologi SWRO
Berdasarkan rancangan awal BRIN, proses pengolahan air laut melalui SWRO berlangsung dalam beberapa tahap sistematis. Air laut akan melalui pra-pengolahan (pre-treatment) untuk menyaring kotoran kasar, kemudian dilanjutkan ke penyaringan utama.
Tahap inti adalah proses osmosis terbalik (reverse osmosis) yang memisahkan molekul garam dari air. Setelah itu, air melewati pasca-pengolahan (post-treatment) sebelum siap didistribusikan ke rumah warga.
BRIN Ingatkan Risiko Instalasi Mangkrak Usai Proyek Selesai
Kepala Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN, Ario Betha Juanssilfero, menegaskan bahwa riset pengembangan teknologi ini harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia mengingatkan proposal tidak cukup layak secara teknologi, tetapi juga harus menjawab kebutuhan nyata daerah.
"Proposal ini bukan hanya harus layak secara teknologi, melainkan juga harus benar-benar menjawab kebutuhan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Ario.
BRIN menyoroti pengalaman kegagalan operasional instalasi pengolahan air di berbagai daerah yang kerap dipicu minimnya tata kelola. Tidak adanya operator terlatih dan tidak tersedianya dana pemeliharaan berkala menjadi penyebab utama instalasi mangkrak setelah proyek selesai.
Pemda Diminta Siapkan Lahan dan Skema Pembiayaan Perawatan
Untuk memitigasi risiko tersebut, BRIN meminta pemerintah daerah menyiapkan lokasi yang siap pakai. Kelembagaan pengelola juga harus dirancang sejak awal, termasuk komitmen pengawasan dan skema pembiayaan operasional jangka panjang.
Faktor kemampuan membayar warga (ability to pay) menjadi perhatian serius. Tarif air hasil desalinasi harus terjangkau masyarakat pesisir yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan dan pelaku usaha wisata.
BRIN berkomitmen melakukan alih teknologi dan pengetahuan (transfer of technology) agar pengelola lokal mampu mengoperasikan instalasi secara mandiri. Langkah konkret saat ini adalah penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang mencakup penetapan lokasi detail, ruang lingkup, tahapan pelaksanaan, hingga durasi kegiatan.
