BIMA — Kepala Bidang Kelembagaan dan Investasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima, Irmalashari, menyebut status kepemilikan tanah menjadi penghambat utama. Dari total potensi lahan tambak garam 4.675 hektare per Agustus 2025, seluruhnya tercatat milik masyarakat.
Kecamatan Woha menyimpan potensi terbesar dengan 2.131 hektare, disusul Kecamatan Bolo seluas 797 hektare. Namun angka itu baru sebatas potensi, bukan lahan yang benar-benar digarap untuk produksi garam.
Baru 1.500 Hektare yang Benar-Benar Produktif
Lahan yang sudah dimanfaatkan untuk produksi garam di Kabupaten Bima sekitar 1.500 hektare. Sebagian lahan potensial lain dialihfungsikan warga menjadi tambak bandeng begitu musim garam berakhir.
Pola pergantian komoditas itu membuat luas garapan garam tidak pernah stabil sepanjang tahun. "Masalahnya dari 4.675 hektare potensi itu sebagian ada yang untuk tambak bandeng saat musim garam selesai. Semua status lahan milik masyarakat," ungkap Irmalashari.
Syarat 1.000 Hektare Satu Hamparan Jadi Penghalang
Pemerintah pusat mensyaratkan luas minimal sekitar 1.000 hektare dalam satu hamparan untuk bisa masuk PSN. Lahan eksisting maupun lahan pengembangan sama-sama bisa dipakai, asalkan menyatu dalam satu kawasan.
Irmalashari menegaskan belum ada permintaan resmi dari pemerintah pusat soal pengusulan kawasan sentra industri garam di Bima. "Karena PSN itu kalau tidak salah ada persyaratan minimal wilayah kurang lebih 1000 hektare. Harus dalam satu hamparan. Bisa eksisting dan bisa juga pengembangan," jelasnya saat dikonfirmasi, Senin (9/11).
Bukan Sekadar Tambak, Ada Fasilitas Pendukung
Kawasan PSN tidak hanya mencakup tambak produksi. Ada sejumlah fasilitas pendukung yang mesti dibangun di dalamnya, sehingga penyatuan lahan warga menuntut sosialisasi dan dengar pendapat dengan para pemilik.
Persetujuan warga menjadi syarat sebelum tanah mereka dimasukkan ke dalam satu hamparan kawasan. "PSN itu bukan hanya tambak, tapi ada fasilitasnya dan lain-lain yang dibangunkan. Dengan status lahan yang milik masyarakat butuh kinerja ekstra untuk sosialisasi dan dengar pendapat apakah mereka mau lahannya dalam satu hamparan dijadikan PSN," terang Irmalashari.
Usulan ke KKP Sempat Disampaikan, Belum Ditindaklanjuti
DKP Kabupaten Bima sebenarnya pernah mengajukan satu lokasi yang dinilai cocok untuk kawasan industri garam kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan itu belum bergerak karena terbentur status kepemilikan lahan.
"Ada sebenarnya lahan yang cocok sempat saya usulkan ke KKP, tetapi terkendala status lahan," pungkas Irmalashari.
Tanpa kesepakatan pemilik lahan, pengusulan Bima sebagai sentra garam PSN akan tetap berhenti di tahap wacana. Sosialisasi dan dengar pendapat dengan warga menjadi pekerjaan rumah pertama sebelum berkas pengusulan bisa diajukan ke pemerintah pusat.
