MATARAM — Rencana belanja daerah tahun anggaran 2027 itu disampaikan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri dalam rapat paripurna DPRD NTB. Total belanja direncanakan Rp 6,06 triliun, dengan belanja operasi tetap menjadi komponen terbesar Rp 4,61 triliun.
Anggaran operasi mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, serta bantuan sosial. Adapun belanja tidak terduga dialokasikan Rp 38 miliar.
“Kenaikan ini ekspansif namun terukur, cukup untuk menggerakkan ekonomi, tetapi tetap menjaga disiplin fiskal,” ujar Wagub Dinda dalam forum tersebut.
Belanja Modal Naik Rp 203,72 Miliar
Pemprov NTB menaikkan belanja modal dari Rp 193,48 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp 397,20 miliar. Kenaikan Rp 203,72 miliar itu menyasar belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset tetap lainnya.
Menurut Wagub, peningkatan belanja modal menandakan arah kebijakan yang ingin memperbesar anggaran untuk pembangunan aset dan kebutuhan bermanfaat jangka panjang.
“Kenaikan belanja modal tahun anggaran 2027 ini menunjukkan arah yang kita tuju, yakni lebih banyak anggaran untuk hal-hal yang menghasilkan aset dan manfaat jangka panjang,” katanya.
Transfer ke Kabupaten/Kota dan Desa Capai Rp 1,01 Triliun
Belanja transfer kepada kabupaten/kota dan desa direncanakan Rp 1,01 triliun. Rinciannya terdiri dari belanja bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota dan belanja bantuan keuangan.
Pemprov juga membuka ruang penyesuaian tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN sesuai kemampuan keuangan daerah. Menurut Wagub Dinda, kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor penting agar program pembangunan terlaksana dengan baik.
Intervensi di 106 Desa Kantong Kemiskinan Ekstrem
Alokasi Rp 745 miliar lebih untuk pengentasan kemiskinan diarahkan ke 106 desa kantong kemiskinan ekstrem. Intervensi itu menjadi bagian dari belanja daerah 2027 yang kini menunggu pembahasan lebih lanjut bersama DPRD NTB.
Rencana belanja Rp 6,06 triliun tersebut meningkat 5,70 persen dibandingkan APBD Murni 2026. Pembahasan bersama DPRD akan menentukan rincian akhir sebelum anggaran ditetapkan.
