LOMBOK TIMUR — Forum kolaboratif lintas sektor digelar di Lombok Timur, Rabu (20/5/2026), untuk memperkuat program Desa Migran EMAS. Pertemuan itu mempertemukan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), International Organization for Migration (IOM), INFEST, Bappenas, BPS, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi, Ombudsman RI, hingga pemerintah daerah dan organisasi pendamping pekerja migran.
Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI, Dr. M. Fachri, mengatakan persoalan pekerja migran tidak bisa ditangani satu lembaga saja. Menurutnya, desa menjadi titik awal lahirnya migrasi tenaga kerja ke luar negeri sehingga kolaborasi hingga tingkat bawah mutlak diperlukan.
“Kolaborasi intervensi diperlukan dalam memberdayakan masyarakat desa kantong-kantong PMI sehingga masyarakat mendapatkan dampak yang luas melalui Desa Migran EMAS,” ujar Fachri.
Tiga Desa Jadi Model Percontohan
Sejumlah desa di Lombok Timur telah dilibatkan sebagai bagian dari penguatan model ini. Tiga di antaranya adalah Desa Anjani, Kalijaga Timur, dan Bagik Payung.
Desa-desa itu nantinya akan menjadi percontohan dalam pendataan migrasi, penyusunan perencanaan desa, pembentukan peraturan desa, hingga implementasi program pemberdayaan dan perlindungan PMI berbasis desa. Panduan kolaboratif antara KP2MI, IOM, dan INFEST tengah disusun sebagai acuan bagi desa-desa tersebut.
Persoalan Migrasi Nonprosedural Masih Mengintai
NTB dikenal sebagai salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Indonesia. Namun, di balik angka pengiriman tenaga kerja yang tinggi, sejumlah persoalan turunan masih membayangi. Migrasi nonprosedural, lemahnya perlindungan terhadap keluarga PMI, hingga dampak sosial pada anak dan perempuan yang ditinggalkan menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Fachri menilai Lombok Timur sejauh ini sudah memiliki langkah cukup maju melalui regulasi daerah terkait perlindungan PMI. Namun, tantangan di lapangan masih membutuhkan keterlibatan lebih luas dari organisasi masyarakat sipil dan komunitas pendamping.
“Dukungan organisasi masyarakat sipil juga diperlukan dalam persoalan di lapangan,” katanya.
Pendekatan Desa: Titik Awal yang Kritis
Forum tersebut menyoroti pentingnya penguatan tata kelola desa dalam mendata, mendampingi, hingga mengadvokasi persoalan pekerja migran dan keluarganya. Fachri menegaskan, penguatan desa menjadi penting agar masyarakat tidak hanya memahami prosedur migrasi aman, tetapi juga memiliki kemampuan ekonomi dan perlindungan sosial yang lebih baik.
Pendekatan berbasis desa mulai dipandang sebagai strategi kunci untuk memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat migran dari level paling bawah. Modul panduan yang tengah disusun diharapkan bisa menjadi pegangan bagi desa-desa lain di Lombok Timur dan sekitarnya.
