MATARAM — Ketidakakuratan data penerima bantuan sosial masih menjadi pekerjaan rumah utama Pemerintah Kota Mataram. Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, saat merespons kesiapan program digitalisasi bansos yang tengah berjalan.
Menurut Nyayu, masih ditemukan warga yang seharusnya masuk kelompok desil bawah justru tercatat di desil lebih tinggi. Akibatnya, bantuan tidak sampai ke tangan yang berhak.
“Pendataan memang sangat dibutuhkan karena masih banyak saudara-saudara kita yang seharusnya mendapatkan bantuan, tetapi belum menerima bantuan akibat data yang belum sesuai,” ujarnya kepada Suara NTB, Minggu (7/6).
Kader Posyandu Jadi Ujung Tombak Pendataan
Untuk mengatasi masalah tersebut, Nyayu menilai kader posyandu bisa dilibatkan secara langsung. Menurutnya, mereka lebih memahami kondisi sosial ekonomi warga di tingkat RT/RW.
“Kehadiran kader di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah memperoleh data yang lebih akurat mengenai warga yang benar-benar membutuhkan bantuan,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.
Pengawasan dan Koordinasi dengan Dinas Sosial
DPRD Kota Mataram berkomitmen mengawal transisi dari sistem konvensional ke digital. Nyayu memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar program berjalan lancar.
“Kami tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial supaya program ini bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan bantuan justru tidak mendapatkannya karena tidak mampu mengakses sistem digital,” kata dia.
Selain koordinasi, dewan juga akan melakukan pemantauan langsung di lapangan. Setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti untuk memastikan bansos tepat sasaran.
Kota Mataram Jadi Percontohan Nasional
Nyayu mengingatkan bahwa Kota Mataram telah ditetapkan sebagai salah satu dari 42 kota percontohan penerapan bansos digital di Indonesia. Ia berharap sistem baru ini mampu meminimalkan kesalahan penyaluran yang selama ini terjadi.
“Jangan sampai bantuan diterima oleh pihak yang tidak berhak, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkannya. Dengan digitalisasi ini, kami berharap data penerima menjadi lebih akurat dan bantuan benar-benar tepat sasaran,” pungkas anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini.
