JAKARTA — Suahasil bukan nama baru di Kementerian Keuangan. Sebelum dipercaya memimpin, ia sudah menjabat Wakil Menteri Keuangan pada dua pemerintahan berbeda. Ia juga pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sejak 2016.
Pelantikan ini berlangsung di tengah proses penyusunan APBN 2027. Pemerintah menetapkan belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun dan pendapatan negara Rp3.426 triliun. Defisit dirancang 2,40 persen terhadap PDB, turun dari 2,68 persen dalam APBN 2026.
Dua Tuntutan Presiden yang Harus Berjalan Bersamaan
Sejak 14 Agustus lalu di gedung parlemen, Presiden Prabowo menegaskan dua tuntutan sekaligus: mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan menjaga kesehatan fiskal. Keduanya diminta berjalan bersamaan, bukan saling mengorbankan.
Suahasil menyampaikan arahan Presiden sesaat setelah dilantik. Ia mengatakan prioritasnya adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, tetapi APBN tetap harus mampu menjalankan program-program prioritas pemerintah.
"Defisit dipastikan tetap dijaga di bawah 3 persen," ujar Suahasil, seperti dikutip dari bahan berita.
Kombinasi target pertumbuhan 6 persen dan defisit 2,40 persen memberi petunjuk soal pekerjaan yang menanti. Menteri Keuangan tidak sekadar diminta menjaga kas negara tetap aman. Ia harus memastikan APBN tetap menjadi mesin yang mendorong pertumbuhan, investasi, perlindungan sosial, dan agenda prioritas pemerintah.
Perjalanan Karier dari Kampus ke Kursi Menkeu
Suahasil lahir dari lingkungan akademik ekonomi. Ia menempuh pendidikan ekonomi di Universitas Indonesia, lalu meraih gelar master dari Cornell University dan doktor dari University of Illinois at Urbana-Champaign.
Kariernya di pemerintahan berjalan bertahap. Ia pernah menjadi pelaksana tugas Kepala BKF, kemudian dilantik definitif pada 2016. Tiga tahun berselang, ia dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan dan menjalankan peran itu selama pemerintahan Joko Widodo.
Pada pemerintahan Prabowo, Suahasil kembali menjabat Wakil Menteri Keuangan sebelum akhirnya naik ke posisi puncak. Perjalanan itu membangun pengetahuannya soal cara penerimaan negara dihitung, belanja dirancang, dan pembiayaan dikelola.
Pengalaman di Dalam Mesin Fiskal Saat Pandemi
Suahasil berada di Kementerian Keuangan ketika pemerintah menetapkan kebijakan luar biasa pada masa pandemi Covid-19. Defisit APBN saat itu diperlebar menjadi 6,1 persen.
Ia menjadi bagian dari orang-orang di dalam ketika APBN harus dibuat fleksibel. Negara perlu membiayai kebutuhan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi dalam waktu bersamaan.
Setelah itu, defisit harus dikembalikan secara bertahap menuju batas di bawah 3 persen. Pengalaman tersebut menunjukkan disiplin fiskal tidak selalu berarti menahan belanja. Dalam keadaan khusus, negara justru harus berani membelanjakan anggaran.
Pesan Sri Mulyani yang Kembali Relevan
Saat Suahasil dilantik sebagai Kepala BKF pada 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi penekanan yang kini terasa kembali relevan. Ia meminta kualitas APBN tidak berhenti pada narasi.
APBN harus benar-benar menjadi instrumen untuk mengelola perekonomian secara efektif. BKF juga didorong menjadi pusat pemikiran kebijakan fiskal.
Hampir satu dekade kemudian, Suahasil berbicara dengan bahasa serupa: APBN harus sehat, kredibel, dan memberikan dampak bagi masyarakat. Tantangan yang dihadapi berubah dari waktu ke waktu, tetapi kebutuhan dasarnya tetap sama.
Negara harus mampu menggunakan anggaran untuk menjawab persoalan masyarakat tanpa kehilangan kemampuan menjaga kesehatan keuangan negara.
