MATARAM — Eksekutif dan legislatif Provinsi NTB resmi menyepakati Kerangka Umum Kebijakan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027. Kesepakatan itu dituangkan dalam Rapat Paripurna DPRD NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (14/8).
Dalam dokumen tersebut, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp 6,22 triliun. Jumlah ini meningkat sekitar 10,69 persen dibandingkan APBD murni 2026 yang sebesar Rp 5,62 triliun.
Rincian Pendapatan dan Belanja Daerah 2027
Pendapatan daerah 2027 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 3,128 triliun, pendapatan transfer Rp 2,98 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp 114,24 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 6,09 triliun, meningkat 5,70 persen dari APBD murni 2026. Dengan struktur tersebut, terdapat surplus anggaran sekitar Rp 192,7 miliar.
Surplus itu akan diarahkan untuk kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan penyertaan modal.
Gubernur: APBD Instrumen Perubahan, Bukan Sekadar Dokumen
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan penyusunan APBD 2027 dilakukan di tengah ketidakpastian global. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh membangun perencanaan berdasarkan asumsi yang terlalu optimistis.
“Kekuatan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas perencanaan dan ketepatan pengelolaan anggaran,” ujar Iqbal.
Miq Iqbal, sapaan akrabnya, menekankan APBD harus diperlakukan sebagai instrumen untuk menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar dokumen administratif tahunan.
“APBD harus kita lihat sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan. Karena itu, setiap rupiah yang kita belanjakan harus jelas manfaatnya, jelas sasarannya, dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat,” katanya.
Fokus Anggaran: Transformasi Ekonomi dan Penuntasan Kemiskinan
KUA-PPAS 2027 disusun berdasarkan RKPD 2027 dengan fokus pada transformasi struktural, penuntasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan ekosistem industri agro-maritim, serta pembangunan destinasi pariwisata berkualitas.
“Kita ingin mendorong transformasi struktural, menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, memperkuat ketahanan pangan dan maritim daerah, serta menumbuhkan ekosistem industri agro-maritim sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah,” jelasnya.
Di sektor pariwisata, pemerintah mengarahkan pembangunan pada quality tourism. Fokusnya bukan hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi juga lama tinggal, belanja wisatawan, kualitas destinasi, keberlanjutan lingkungan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Pijakan Baru: Tahun Pertama APBD Tanpa Beban Utang
Salah satu capaian yang ditekankan Gubernur adalah membaiknya kondisi fiskal daerah. Seluruh kewajiban utang yang menjadi beban pemerintah daerah telah diselesaikan pada 2025.
“Alhamdulillah, pada tahun 2025 untuk terakhir kalinya Provinsi NTB menyelesaikan kewajiban pembayaran utang yang menjadi beban pemerintah daerah. Tahun 2026 menjadi tahun pertama kita memasuki tahun anggaran tanpa membawa utang,” ungkapnya.
Miq Iqbal menegaskan kondisi ini harus menjadi pijakan untuk membangun APBD yang lebih sehat ke depan.
“Jangan sampai kita membangun hari ini dengan membebani masa depan. Kita ingin memastikan setiap tahun anggaran berikutnya tetap memiliki ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan pembangunan,” tegasnya.
DPRD Apresiasi Proses Pembahasan yang Konstruktif
Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda menyatakan kesepakatan KUA-PPAS merupakan hasil pembahasan bersama yang mengedepankan musyawarah. Dokumen ini menjadi landasan bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027 selanjutnya.
Gubernur mengapresiasi dukungan konstruktif DPRD NTB dalam proses penyusunan anggaran. Menurutnya, tantangan fiskal tidak dapat dihadapi sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif.
“Beban ini akan terasa ringan kalau kita pikul bersama-sama. Alhamdulillah, saya merasakan DPRD Provinsi NTB selalu memberikan dukungan yang sangat konstruktif,” katanya.
