MATARAM — Koordinator Wilayah BGN Kota Mataram M. Rizky Prasetya membenarkan delapan dapur MBG di wilayahnya dihentikan sementara. Sanksi dijatuhkan bukan karena persoalan mutu pangan, melainkan karena pengelola abai dalam pelaporan penggunaan dana harian.
“Iya betul, ada 8 dapur yang disuspend di Mataram,” kata Rizky, tanpa menyebut tanggal penjatuhan sanksi.
Daftar Dapur yang Kena Suspend
Delapan SPPG yang disuspend tersebar di lima kecamatan. Cakranegara menyumbang dua dapur, Selaparang tiga, Ampenan satu, Sandubaya satu, dan satu dapur lagi tercatat sebagai SPPG Mabes Polri 6.
- SPPG Kota Mataram Cakranegara Selatan 1
- SPPG Kota Mataram Cakranegara Selatan 2
- SPPG Kota Mataram Ampenan Selatan
- SPPG Kota Mataram Sandubaya Babakan 3
- SPPG Kota Mataram Selaparang Monjok Timur
- SPPG Kota Mataram Selaparang Monjok Timur 3
- SPPG Kota Mataram Selaparang Rembiga
- SPPG Mabes Polri 6
Laporan Dana Harian Jadi Pemicu Sanksi
LPDH adalah dokumen wajib yang merekam belanja bahan pangan dan biaya operasional dapur setiap hari. Dokumen itu menjadi dasar pencairan dan audit penggunaan anggaran program MBG yang bersumber dari APBN.
Rizky menyebut sanksi diambil untuk menegakkan kedisiplinan pengelola. Menurut dia, transparansi tata kelola keuangan harus dijaga agar program tetap kredibel di mata penerima manfaat.
“Sanksi suspend ini diberikan demi menegakkan kedisiplinan serta menjaga marwah transparansi tata kelola keuangan program MBG di daerah,” ujarnya.
Kapan Dapur Beroperasi Lagi? Belum Ada Kepastian
Korwil BGN Kota Mataram tidak bisa memastikan kapan segel penangguhan dibuka. Kewenangan itu sepenuhnya berada di tim verifikasi pusat BGN, yang akan menilai apakah seluruh persyaratan administrasi sudah terpenuhi.
“Selama proses pemeriksaan belum selesai, kami belum bisa memastikan kapan dapur-dapur itu kembali melayani penerima manfaat. Tim pusat yang akan menentukan apakah seluruh persyaratan administrasi sudah terpenuhi atau masih ada yang perlu diperbaiki,” terang Rizky.
Ketiadaan tenggat itu berarti ratusan siswa penerima manfaat di lima kecamatan belum tahu kapan jatah makan siang mereka kembali disalurkan dari dapur yang sama. Pemkot Mataram belum merilis rencana penyaluran pengganti.
Imbauan: Taat Administrasi karena Dana dari APBN
Rizky mengimbau seluruh pengelola dapur di Kota Mataram menaati aturan administrasi. Ia menegaskan pelaporan bukan formalitas, sebab dana yang dikelola berasal dari anggaran negara.
Bagi pengelola SPPG lain, kasus ini jadi peringatan: laporan harian yang telat atau tidak lengkap bisa langsung berujung pada penghentian operasional, bukan sekadar teguran.
