SUMBAWA BARAT — Kepala Disnakertrans Sumbawa Barat Slamet Riadi menyatakan pihaknya masih memiliki ruang untuk menutup selisih target sebelum akhir tahun. Keyakinan itu bersandar pada perpanjangan izin kerja sejumlah TKA yang jatuh pada bulan ini dan bulan depan.
“Insya Allah, dengan waktu yang tersisa sekitar, kita masih bisa kejar target Rp3 miliar itu di akhir tahun ini,” kata Slamet, dikutip dari Suara NTB.
Proyek Smelter Selesai, Setoran TKA Ikut Menyusut
Target DKPTKA 2026 sebenarnya sudah dipangkas dibanding tahun sebelumnya. Penurunan terjadi karena jumlah TKA yang dipekerjakan perusahaan di Sumbawa Barat menyusut.
Pemicu utamanya selesainya proyek konstruksi smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN). Saat pembangunan fasilitas pemurnian mineral tambang itu berlangsung, setoran dari sektor TKA menembus Rp 4 miliar lebih.
“Tahun lalu puncaknya kita dapat PAD dari DPTKA itu tembus Rp4 miliar lebih,” ujar Slamet.
Tersisa 400 TKA, Sebagian Terdaftar Bekerja di Daerah Lain
Jumlah TKA yang kini bekerja di Sumbawa Barat tinggal sekitar 400 orang. Angka itu jauh mengecil dibanding periode pembangunan smelter yang mencapai 2 ribuan orang.
Namun Slamet menjelaskan, sebagian besar dari ribuan TKA tersebut tercatat bermain di lokasi utama di luar Sumbawa Barat. Perusahaan yang mempekerjakan mereka mendaftarkan lokasi kerja utama di daerah lain, sementara di Sumbawa Barat hanya bersifat diperbantukan mengikuti proyek yang sedang berjalan.
“Aturan penarikan DPTKA itu di mana si TKA tercatat lokasi utama kerjanya. Perusahaan sifatnya hanya diperbantukan di sini, karena kebetulan ada proyeknya di KSB,” urainya.
Aturan Baru soal TKA Ikut Tekan Jumlah Pekerja Asing
Regulasi terbaru memperketat pemanfaatan TKA oleh perusahaan. Sejumlah syarat diberlakukan, mulai dari kewajiban TKA mampu berbahasa Indonesia hingga pembatasan penempatan hanya pada jabatan tertentu.
Ketentuan itu, menurut Slamet, turut membuat perusahaan mengurangi tenaga kerja asingnya. Pekerjaan dengan keterampilan rendah yang dulu didatangkan dari luar negeri kini tidak lagi menjadi pilihan utama.
“Itu juga sepertinya yang membuat perusahaan mengurangi tenaga kerja asingnya. Tidak seperti dulu, pekerjaan yang skill rendah pun mereka datangkan dari luar negeri,” imbuhnya.
Apa Itu DKPTKA dan Berapa Setorannya
DKPTKA merupakan kewajiban yang harus dibayarkan pemberi kerja TKA kepada pemerintah atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Dana ini masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau pendapatan daerah dalam bentuk retribusi daerah.
Besaran retribusi umumnya ditetapkan US$100 per jabatan per bulan dan dibayar di muka. Dengan sisa waktu tahun berjalan, Disnakertrans Sumbawa Barat menargetkan seluruh kewajiban itu terbayar sehingga penerimaan PAD dari sektor ketenagakerjaan mencapai Rp 3 miliar.
