SUMBAWA BARAT — Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Dinas Koperindag memastikan stok gas elpiji 3 kilogram secara teknis mencukupi kebutuhan daerah. Namun, pola distribusi dan konsumsi yang kerap tidak sesuai peruntukan menjadi tantangan utama.
Kepala Dinas Koperindag KSB, Suryaman, menegaskan bahwa pemerintah daerah melalui Satgas terus memantau penggunaan gas subsidi agar tidak diserap oleh pihak yang secara ekonomi sudah mapan. Menurutnya, beralih ke gas 5 kilogram adalah alternatif yang lebih adil dan tidak melanggar hak masyarakat miskin.
Harga Gas 5 Kilogram Dinilai Lebih Kompetitif
Suryaman menyebut harga gas 5 kilogram saat ini lebih kompetitif jika dibandingkan dengan harga gas 3 kilogram di kios yang kerap melambung. “Daripada membeli di kios gas 3 kilogram seharga lima puluh ribu, harga 5 kilogram ini lebih kompetitif dengan margin tidak terlalu jauh Rp100 ribu,” ujarnya kepada NTBSatu, Rabu, 13 Mei 2026.
Varian non-subsidi ini dinilai lebih fleksibel karena tidak terikat aturan administrasi kependudukan. “Gas 5 kilogram ini bebas, tidak ada aturan karena non-subsidi. Mau miskin atau kaya boleh menggunakan ini,” tambahnya.
Koordinasi dengan Agen untuk Perkuat Pasokan
Dinas Koperindag KSB telah berkoordinasi dengan agen-agen penyalur untuk meningkatkan suplai tabung 5 kilogram. Penambahan kuota di tingkat agen diharapkan mampu menyeimbangkan tingginya permintaan energi di sektor komersial, terutama dari pelaku UMKM.
“Kami minta agennya lebih banyak membawa gas 5 kilogram ke sini. Di UMKM juga banyak pakai gas, itu juga yang membuat (gas subsidi) kurang,” ungkap Suryaman. Kehadiran agen baru di Sumbawa juga dimanfaatkan untuk memperlancar rantai pasok ke wilayah KSB agar tidak terjadi kekosongan stok di tingkat pengecer.
Klarifikasi Video Dugaan Penyelewengan Distribusi
Di tengah upaya penertiban, Suryaman mengklarifikasi isu dugaan penyelewengan distribusi gas yang sempat viral di grup WhatsApp warga. Ia memastikan video tersebut bukan kejadian baru di masa kepemimpinannya saat ini.
Tim di lapangan telah melakukan pengecekan visual dengan membandingkan lokasi dalam video dengan kondisi riil di sekitar Apotek Melawi. “Ternyata itu kejadian lima bulan lalu sebelum ada aturan resmi. Saat saya bandingkan lokasinya, di video itu bahkan belum ada apotek di pojok tersebut,” tegas Suryaman.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berkomitmen mengawal kebijakan energi ini. Suryaman mengimbau masyarakat untuk saling mengawasi dan melaporkan jika menemukan ketidakwajaran dalam distribusi gas elpiji di lingkungan masing-masing.
