SELONG — Keputusan ini diambil setelah donatur utama dari Belanda, Vlok Foundation, menyatakan tak sanggup lagi mengucurkan dana. Ketua Yayasan DMS, Dedi Supriadi, mengatakan bahwa utang Rp8 miliar merupakan akumulasi biaya pengadaan alat kesehatan, pembangunan taman, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga pemasangan AC di lingkungan rumah sakit.
“Utang ini adalah piutang untuk kebutuhan medis dan non-medis. Kami berharap pemerintah daerah dapat menyelesaikannya. Nilai pastinya nanti tergantung pada penilaian dari Pemda,” ujar Dedi kepada Suara NTB, Senin (13/7/2026).
Vlok Foundation Menyerah, Yayasan Tak Lagi Dapat Suntikan Dana
Lombok Hospital dibangun pada 2019 dengan dana sekitar Rp5 miliar dari Vlok Foundation. Bangunan itu berdiri di atas lahan milik Pemda seluas 75 are. Namun, operasionalnya terhenti setelah donatur utama Vlok Foundation meninggal dunia.
“Vlok Foundation sudah menyerah dan tidak sanggup lagi membantu karena Lombok dianggap terlalu jauh. Kami memilih menghibahkan aset ini ke Pemda agar bangunan tetap bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Dedi.
25 Relawan Kesehatan Sudah Berstatus PPPK, Transisi Berjalan Mulus
Dedi menegaskan bahwa tenaga medis yang bertugas di Lombok Hospital berstatus relawan, bukan karyawan tetap. Hal ini membedakannya dengan rumah sakit komersial pada umumnya. Namun, sekitar 25 orang relawan itu sudah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Semua sudah berstatus PPPK, sehingga tidak menjadi masalah dalam proses transisi ini,” pungkasnya.
Bupati Lotim: Sayang Kalau Sampai Tidak Kita Dayakan untuk Publik
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, telah meninjau langsung bangunan yang vakum selama dua tahun terakhir. Ia memastikan aset ini tidak akan dibiarkan terbengkalai.
“Kondisinya memang sangat menyayangkan. Sayang sekali kalau sampai tidak kita berdayakan untuk kepentingan publik,” ujar Bupati.
Untuk tahap awal, eks rumah sakit ini akan berfungsi sebagai Puskesmas Skala Besar yang melayani lima desa sekitar: Batik Papan, Telaga Waru, Apitaik, Teko, dan Anggaraksa. Pemkab Lotim juga akan menambah kapasitas ruang inap yang saat ini baru tersedia dua ruangan. Ke depannya, peningkatan status menjadi Rumah Sakit Tipe D tetap terbuka seiring penambahan fasilitas secara bertahap.
DPKAD Lotim Belum Rencanakan Pembayaran Utang Rp8 Miliar
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Lotim, Zaidar Rohman, mengaku belum ada perencanaan khusus dari pemerintah untuk membayar utang Rp8 miliar tersebut. Sejauh ini, yang sudah dilakukan baru perubahan status Lombok Hospital menjadi puskesmas dan kunjungan Bupati ke lokasi beberapa waktu lalu.
