MATARAM — Proses validasi data ini tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. “Harus diselesaikan itu dulu. Memastikan data penerima manfaat itu klir. Baik itu peserta didik maupun 3B,” ujar Fathul yang juga menjabat Asisten I Setda NTB.
Dapur SPPG Baru Bisa Operasional Setelah Data Klir
Setelah pendataan rampung, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan melaporkan data untuk memastikan kesiapan dapur. Laporan ini disampaikan melalui aplikasi yang disiapkan BGN. Fathul menegaskan SPPG harus memastikan tidak ada penerima manfaat fiktif.
“Tergantung, kalau cepat selesai mereka validasi, bisa cepat operasional,” lanjutnya.
Proses verifikasi tidak dilakukan serentak di seluruh wilayah NTB. SPPG yang sudah tuntas validasi bisa beroperasi lebih dulu. Akibatnya, penyaluran MBG antar-SPPG tidak akan serempak. “Iya, pasti itu. Karena ada yang jangkauannya luas dan sebagainya. Termasuk penerima manfaatnya,” kata Fathul.
Presiden Minta Kepala Desa Awasi, Menu Telur Dadar Dilarang
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan gubernur hingga kepala desa di seluruh Indonesia mengawasi program MBG. Instruksi ini disampaikan saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Jumat (10/7). Presiden menegaskan program jangan sampai dikriminalisasi oleh oknum yang ingin meraup keuntungan.
“Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk periksa,” kata Prabowo soal cara pelaporan jika ada dugaan penyimpangan.
Presiden juga meminta Kepala BGN mengubah menu telur dadar menjadi telur rebus atau telur ceplok. Menurutnya, telur dadar kerap dimainkan pemilik dapur—satu butir telur yang seharusnya untuk satu orang justru dibagi untuk empat orang. “Jangan berikan anak-anak telur dadar, berikan mereka telur rebus atau telur ceplok, biasanya ini telur kalau di dadar banyak campuran, dibagi empat pula,” katanya.
Program Tetap Jalan Meski Ada Penolakan
Meski menuai penolakan di sejumlah kalangan, Prabowo memastikan program MBG akan berlanjut. Baginya, pemenuhan gizi anak bangsa jauh lebih penting dari urusan lain. Saat ini, seluruh pemangku kepentingan di NTB masih fokus pada penyelesaian validasi data agar penyaluran MBG bisa segera dimulai.
