NUSA TENGGARA BARAT — Peluncuran Program Motor Listrik Nasional (Molinas) beserta ekosistem pendukungnya dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di fasilitas produksi motor listrik Alva, PT Ilectra Motor Group, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Program ini dirancang untuk memperkuat kemandirian teknologi, ketahanan energi, sekaligus menyediakan sarana mobilitas terjangkau bagi masyarakat.
Namun, di balik ambisi elektrifikasi tersebut, data keselamatan berkendara nasional masih memprihatinkan. Pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengingatkan bahwa krisis keselamatan jalan raya masih membayangi Indonesia.
Angka Kecelakaan Motor Masih Dominan di 2025
Sepanjang tahun 2025, Korlantas Polri dan Road Safety Association (RSA) mencatat ada 212.414 unit sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Angka kecelakaan secara keseluruhan berkisar antara 141.608 hingga 158.508 kejadian dengan korban jiwa mencapai 24.296 orang.
"Meskipun menguasai lebih dari 80 persen populasi kendaraan terdaftar di Indonesia, dominasi sepeda motor sebagai 'raja jalanan' berbanding lurus dengan tingginya risiko keselamatan. Kendaraan roda dua ini menyumbang 70% hingga 75% dari total kasus kecelakaan lalu lintas nasional," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya.
Kelompok usia muda menjadi korban paling rentan. Sebanyak 35-40 persen korban berusia 15-24 tahun dan 30-35 persen berusia 25-49 tahun. Data WHO bahkan menempatkan kecelakaan jalan raya sebagai penyebab kematian nomor satu bagi kelompok usia 5 hingga 29 tahun.
Risiko Molinas Perparah Kemacetan di Kota Besar
Djoko menyoroti fakta bahwa 75-80 persen kendaraan di wilayah perkotaan masih didominasi sepeda motor. Jika distribusi penjualan motor listrik tidak diatur bijak, upaya pemerintah kota mengatasi kemacetan dikhawatirkan sia-sia.
"Jika distribusi penjualan motor listrik tidak diatur dengan bijak, upaya pemerintah kota mengatasi kemacetan tentu akan sia-sia. Oleh karena itu, distribusi motor listrik perlu diperketat di kawasan perkotaan, tetapi diperluas ke wilayah perdesaan, pulau-pulau kecil, serta daerah penghasil mineral di luar Jawa," tegasnya.
Insentif dan pemotongan harga pada motor listrik nasional berpotensi memicu lonjakan kepemilikan kendaraan pribadi. Jika masyarakat membeli motor listrik hanya sebagai kendaraan tambahan—bukan menggantikan kendaraan lama atau beralih ke angkutan umum—ruang jalan akan semakin padat.
"Pada dasarnya, motor listrik nasional sekadar mengalihkan sumber emisi dari bahan bakar fosil ke energi listrik, tanpa mengurangi volume kemacetan di perkotaan. Solusi utama untuk mengurai kemacetan tetap bertumpu pada penguatan dan elektrifikasi transportasi umum massal," sebutnya.
Insentif Jadi Kunci Keberhasilan Industri
Meski menyimpan risiko, Djoko menilai Molinas berpotensi menjadi titik balik bagi industri otomotif Indonesia. Program ini tidak hanya mengubah posisi Indonesia dari pasar konsumen menjadi produsen, tetapi juga berpeluang memecah oligopoli pabrikan konvensional serta menahan laju dominasi merek impor di era elektrifikasi.
"Program Motor Listrik Nasional berpotensi menjadi titik balik (turning point) bagi industri otomotif Indonesia. Program ini tidak hanya berpeluang mengubah posisi Indonesia dari sekadar pasar konsumen menjadi produsen, tetapi juga berpotensi memecah oligopoli pabrikan konvensional serta menahan laju dominasi merek impor di era elektrifikasi," ujarnya.
Keberhasilan program ini bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola variabel kunci, terutama insentif. Menurut Djoko, insentif adalah intervensi wajib dalam fase transisi, bukan sekadar kebijakan pelengkap.
"Insentif tidak hanya berfungsi menurunkan harga agar terjangkau oleh daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen proteksi terarah agar industri kendaraan listrik nasional dapat tumbuh, membangun kemandirian teknologi, dan pada akhirnya mampu berdiri mandiri tanpa bergantung pada subsidi di masa depan," pungkasnya.
