MATARAM — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan untuk tidak menunggu hingga satu atau dua bulan sebelum pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026. Instruksi ini disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan yang digelar di Mataram, menegaskan bahwa setiap persoalan harus dipetakan sejak dini.
“Setiap persoalan harus ada PIC-nya dan memiliki target penyelesaian, kalau dalam waktu yang ditentukan belum selesai, harus segera dieskalasikan,” tegas Iqbal dalam rapat tersebut.
ITDC dan MGPA Diminta Laporkan Perkembangan Terkini
Dalam rapat itu, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) diminta menyampaikan posisi serta perkembangan masing-masing bidang. Hasil laporan tersebut akan menjadi dasar koordinasi lintas sektor bersama pemerintah pusat, aparat keamanan, sektor pariwisata, transportasi, kesehatan, hingga UMKM.
Gubernur Iqbal juga meminta seluruh pihak menyiapkan berbagai skenario, termasuk kemungkinan kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Meski belum ada kepastian, kesiapan sejak awal dinilai penting agar kebutuhan dapat segera ditindaklanjuti jika agenda tersebut terkonfirmasi.
Pemetaan Akomodasi untuk Penonton Hingga Tenaga Medis
Salah satu perhatian utama dalam persiapan kali ini adalah ketersediaan akomodasi. Pemerintah bersama penyelenggara akan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap hotel, wisma, homestay, asrama, dan fasilitas lainnya untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan kamar selama event berlangsung.
Kebutuhan akomodasi ini tidak hanya untuk penonton, tetapi juga peserta, tamu undangan, tenaga medis, perwakilan instansi, serta tenaga operasional yang terlibat. “NTB harus semakin terbiasa menjadi tuan rumah event internasional. Ketersediaan akomodasi yang cukup dan terjangkau harus menjadi bagian dari ekosistem pariwisata dan event yang berkelanjutan,” ujar Iqbal.
Perbaikan Jalan Menuju Mandalika Dikoordinasikan dengan Kementerian PU
Infrastruktur, khususnya akses jalan menuju kawasan Mandalika, juga menjadi sorotan. Gubernur Iqbal telah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan penanganan ruas jalan yang dibutuhkan sebelum balapan dimulai. Untuk jangka panjang, pemerintah mendorong perbaikan infrastruktur secara permanen, bukan sekadar pola tambal sulam.
Direktur Utama ITDC, Ahmad Fajar, mengapresiasi dukungan Pemprov NTB terhadap keberlanjutan ajang ini. Ia menilai MotoGP telah berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang menggerakkan banyak sektor. “MotoGP bukan lagi sekadar event olahraga, tetapi sudah menjadi ekosistem ekonomi yang menggerakkan banyak sektor,” katanya.
Dampak Ekonomi MotoGP 2025 Capai Rp4,96 Triliun
Berdasarkan riset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), penyelenggaraan MotoGP 2025 memberikan dampak ekonomi sekitar Rp4,96 triliun. Angka tersebut dirasakan di berbagai sektor seperti perhotelan, transportasi, UMKM, dan pariwisata di Mataram, Senggigi, serta wilayah lain di NTB.
